Kasus BW, Abraham Samad, dan Novel, di Mana Presiden?

0
330

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak seimbang dalam menangani sejumlah kasus hukum yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Menurut Miko, Jokowi cenderung lamban dalam menangani kasus kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dalam kasus Tanjung Priok, crane dan sebagainya, Presiden cepat sekali bergerak. Kapolri cepat sekali bergerak. Tapi untuk kasus Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Novel Baswedan dan 49 kasus kriminalisasi lainnya, di mana Presiden? Di mana Kapolri? Kenapa tidak bergerak secara cepat?” ujar Miko dalam acara diskusi di Kantor LBH Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Miko menambahkan, publik bisa saja menduga ada keterlibatan Presiden Jokowi dan Kapolri dalam kasus kriminalisasi itu, dan bukan hanya sekadar mengabaikan kasus itu. Sebab, upaya yang dilakukan kuasa hukum untuk menghentikan kasus ini cenderung dihambat.