Dampak Wabah Corona DJP Beri Kelonggaran Pelaporan Wajib Pajak, Berikut Penjelasannya!

0
14

PONTIANAK - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat merespon kebijakan dari DJP Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Memberikan kelonggaran kepada wajib pajak orang pribadi peserta terkait kewajiban melaporkan realisasi terhadap investasi atau penempatan harta bergerak ataupun tidak bergerak lainnya akibat dari wabah Corona Virus Disease (Covid-19).

Hal tersebut dibenarkan, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Farid Bachtiar, penyebaran corona virus atau Covid-19 berdampak kepada pekerjaan atau kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya.

• Ketua DPRD Pontianak Nilai Pemkot Perlu Lakukan Penyesuaian Target Penerimaan Pajak

"Kami memberikan kebijakan perpajakan berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan, pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan," jelasnya, Rabu (25/3/2020).

Kemudian, laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yg kedua. Serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan Pajak yg kedua.

"Tentunya ini meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yg terdampak Covid-19," terangnya.

Selanjutnya, Farid menyebutkan beberapa kebijakan yg dikeluarkan oleh DJB melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak bernomor: Kep-156/PJ/2020, 20 Maret 2020.

"Sebagai akibat penyebaran virus corona atau Covid-19, maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar (force majeur)," ungkapnya.

Sehingga, kepada wajib pajak orang pribadi yg melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2019.

Kemudian yg melakukan pembayaran atas jumlah pajak yg kurang dibayar dalam Surat Pemberitahuan SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.